Pangkalpinang — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menegaskan komitmennya untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program strategis nasional ini dinilai bukan hanya meningkatkan gizi anak bangsa, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan hasil pertanian daerah.
Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Babel, Fery Afrianto, saat menghadiri kegiatan sosialisasi Program MBG yang digelar oleh Badan Gizi Nasional RI, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Jumat (22/8/2025). Acara tersebut turut dihadiri Deputi Sistem Tata Kelola Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, beserta jajaran perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Fery menegaskan bahwa Pemprov Babel bersama pemerintah kabupaten/kota akan all-out dalam menyiapkan kebutuhan pelaksanaan program, khususnya dalam menjamin ketersediaan bahan pangan dari dalam daerah.
“Pemprov Babel berkomitmen memastikan kebutuhan bahan baku program MBG dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan begitu, manfaat program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung kepada warga Babel,” tegas Fery.
Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif mengambil bagian, terutama dengan mengelola lahan yang dimiliki secara produktif. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci agar Babel tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga penerima manfaat ekonomi dari program nasional ini.
Sementara itu, Deputi Tigor Pangaribuan menjelaskan, Program MBG memiliki potensi besar dalam membuka peluang usaha, terutama melalui penyediaan bahan baku dan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, tercatat lima SPPG yang sudah beroperasi di Babel, yakni di Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, dan Pangkalpinang.
Namun, dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai lebih dari 421 ribu orang, Babel diperkirakan membutuhkan sekitar 145 SPPG agar distribusi makanan bergizi dapat berjalan optimal.
“Bayangkan, satu dapur SPPG bisa mengolah hingga 300 kilogram sayuran per hari. Jika ada 100 dapur, kebutuhan sayuran bisa mencapai 30 ton per hari. Inilah tantangan besar yang harus diantisipasi bersama, terutama terkait infrastruktur, tenaga kerja, dan suplai bahan pangan,” ungkap Tigor.
Ia menegaskan, jika kebutuhan bahan baku tidak dapat dipenuhi dari dalam daerah, maka potensi keuntungan justru akan keluar dari Babel. Karena itu, pemerintah pusat berharap Pemprov Babel terus memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan UMKM lokal sebagai tulang punggung penyediaan bahan pangan program MBG. (*)
