PEMALI – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menepati salah satu janji kampanyenya dengan melunasi tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Langkah ini sekaligus mengaktifkan kembali status kepesertaan masyarakat yang sebelumnya nonaktif, khususnya di wilayah Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka.
Kegiatan simbolis ini dilaksanakan pada Selasa (17/06/2025), menandai komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan jaminan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa pelunasan ini merupakan bagian dari dua prioritas utama yang dikejar sejak awal masa kepemimpinannya.
“Hari ini kita buktikan, janji politik saya untuk memastikan seluruh masyarakat Bangka Belitung ter-cover secara kesehatan. Bagaimana BPJS-nya dibayar oleh pemerintah, sehingga nantinya berdampak pada pemulihan ekonomi. Walaupun belum sepenuhnya, setidaknya ini bagian dari komitmen awal yang dilaksanakan di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Selain di bidang kesehatan, Gubernur Hidayat juga telah merealisasikan kebijakan pembebasan biaya pendidikan dengan menghapus Iuran Pengembangan Pendidikan (IPP) di sekolah-sekolah negeri.
Ia juga mengingatkan agar warga yang kepesertaan BPJS-nya masih bermasalah segera melapor ke kantor BPJS setempat agar bisa diakomodasi bertahap.
“Jangan sampai masuk rumah sakit, BPJS-nya mati. Semua harus ditangani,” tegasnya.
Langkah konkret Gubernur tersebut mendapat apresiasi dari warga. Nita, salah satu warga Kelurahan Parit Padang, menyampaikan rasa syukur dan harapannya.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah memberikan keringanan atas masalah BPJS yang selama ini sangat memberatkan. Harapan kami ke depan, semoga Bapak Gubernur semakin amanah dan tetap merakyat,” ungkapnya.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Deputi BPJS Kesehatan Pusat, Pj. Bupati Bangka, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang membidangi sektor kesehatan, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Pemerintah Provinsi berharap, pelunasan ini dapat memperluas akses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif serta berkontribusi dalam mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. (*)
