PANGKALPINANG, – Kisruh politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kian memanas pasca pernyataan Wakil Gubernur, Hellyana, yang mengeluhkan pembatasan ruang geraknya oleh Gubernur Hidayat Arsani.
Pernyataan Hellyana yang terkesan mendiskreditkan gubernur dan menempatkan dirinya sebagai pihak yang dizalimi, mendapat bantahan keras dari Abie Ridwansyah, S.E., Ketua DPC Projo Bangka Tengah sekaligus Ketua Tim Publikasi Pemenangan “Berdaya” Hidayat Arsani – Hellyana.
Menurut Abie, keluhan Hellyana terlalu berlebihan dan tidak mencerminkan kenyataan. Selain menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa Hellyana sendiri yang membangun “dinding pemisah”, seolah-olah berjalan tanpa koordinasi dengan Gubernur, yang semestinya menjadi mitra dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Keluhan Wakil Gubernur terlalu berlebihan. Ia merasa dizalimi, padahal itu tidak benar. Apa yang ia rasakan saat ini adalah hasil dari sikap sejak masa kampanye hingga sekarang. Bahkan, saat itu ia sempat ingin mundur dari pencalonan wakil gubernur. Tepat menjelang Pilgub. Maksudnya apa?” ujar Abie.
Abie menduga, ketegangan terjadi karena Hellyana mencoba menciptakan ‘matahari kembar’ di lingkup Pemprov Babel. Hal ini diperparah dengan penolakannya untuk diatur, termasuk soal mekanisme perjalanan dinas.
Hellyana disebut enggan meminta izin kepada Gubernur saat melakukan perjalanan dinas, padahal menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Wakil Gubernur adalah pembantu Gubernur dan harus berkoordinasi dengannya.
“Perjalanan dinas Wakil Gubernur harus mendapatkan izin dari Gubernur, sama seperti halnya anggota DPRD yang harus mendapat izin dari pimpinan dewan,” tegas Abie.
Hellyana Dinilai Tidak Responsif Sejak Awal
Abie juga mengungkap bahwa sejak masa kampanye hingga masa pemerintahan berjalan, ia kesulitan menjalin komunikasi dengan Hellyana dalam hal publikasi pemerintahan.
“Beliau yang menutup diri, kok beliau yang merasa dibatasi? Beberapa kali saya hubungi, tak pernah direspons. Padahal niat saya untuk membantu agar publik tahu jalannya pemerintahan ini,” tambah Abie.
Lebih lanjut, Abie menyoroti dugaan penggunaan gelar palsu “S.H.” oleh Hellyana yang hingga kini tidak pernah diklarifikasi.
“Silakan publik menilai kekisruhan ini. Nilai saja dari penggunaan gelar palsu tersebut. Sampai saat ini, Wakil Gubernur tidak pernah mengklarifikasi hal itu,” katanya.
Abie menyatakan bahwa kritik Gubernur terhadap Hellyana memiliki dasar yang kuat. Menurutnya, secara etika, Wakil Gubernur adalah bawahan sekaligus representasi Gubernur dalam pemerintahan.
“Etikanya jelas. Wakil Gubernur harus berkoordinasi dengan Gubernur, termasuk untuk kegiatan perjalanan dinas yang dibiayai oleh APBD. Itu uang rakyat,” ujarnya.
Integritas Dipertanyakan
Abie menyesalkan sikap Hellyana yang dinilainya minim komitmen terhadap pemerintahan dan publik. Bahkan, ia menyebut Hellyana pernah ingin mundur dari pencalonan wakil gubernur sebelum Pilgub digelar.
“Kalau dari awal sudah ragu, kenapa tetap maju? Ini bisa menimbulkan spekulasi bahwa ada kepentingan pribadi di balik jabatan itu,” katanya.
Menurutnya, dugaan penggunaan ijazah palsu adalah bentuk kebohongan publik yang serius.
“Kalau benar gelar sarjana hukum itu palsu, ini jelas pembohongan publik. Dan itu bisa berdampak hukum,” tegas Abie.
Abie menegaskan, seorang pejabat yang terbukti menggunakan gelar palsu akan kehilangan kepercayaan publik, menghadapi ancaman pidana, dan bisa diberhentikan dari jabatannya.
Ia mempertanyakan, apakah masyarakat masih percaya pada sosok yang tidak mampu menjawab tudingan serius dan membangun komunikasi yang sehat dengan pihak internal maupun publik.
“Sebelum menuntut Gubernur, sebaiknya Wakil Gubernur menjawab dulu berbagai tudingan tersebut secara terbuka,” katanya.
Ajakan untuk Evaluasi Diri
Abie menyerukan agar Hellyana berani menghadapi tudingan secara jantan: memberikan penjelasan atau memilih mundur demi menjaga kehormatan jabatan.
“Integritas pemimpin adalah fondasi pemerintahan yang baik. Kalau fondasi ini retak, seluruh bangunan pemerintahan bisa ambruk,” katanya.
Ia berharap Wakil Gubernur bisa kembali bersinergi dengan Gubernur dengan cara membangun komunikasi dan koordinasi intens demi mewujudkan visi dan misi bersama.
“Harapan saya, Wakil Gubernur bisa bersinergi dan intens berkoordinasi agar visi-misi pemerintahan berjalan baik demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat Bangka Belitung,” tutupnya.
Catatan Tambahan: Pentingnya Koordinasi dalam Pemerintahan Daerah
Dalam sistem pemerintahan daerah, koordinasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur sangat penting, antara lain karena:
Keselarasan Kebijakan: Agar semua program berjalan searah dan mendukung visi pembangunan daerah.
Efisiensi Sumber Daya: Mencegah tumpang tindih program dan penghamburan anggaran.
Pengambilan Keputusan yang Tepat: Informasi yang terkoordinasi memungkinkan keputusan lebih akurat dan bermanfaat bagi rakyat.
Koordinasi yang solid antara Gubernur dan Wakil Gubernur bukan sekadar formalitas, tapi bagian penting dari pelayanan publik yang akuntabel dan berorientasi pada kemajuan daerah. (*)
Oleh: Abie Ridwansyah, S.E.
Ketua DPC Projo Bangka Tengah / Ketua Tim Publikasi Pemenangan “Berdaya” Hidayat Arsani – Hellyana
