Gubernur Bangka Belitung Tegaskan Investigasi Dugaan Ijazah Palsu Wakil Gubernur Hellyana

PANGKALPINANG – Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan keseriusan Pemerintah Provinsi dalam menindaklanjuti dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Wakil Gubernur Hellyana.

 

Pernyataan itu disampaikan Hidayat dalam konferensi pers di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Senin (14/8/2025), didampingi Penjabat Sekda, Fery Afriyanto, dan dihadiri sejumlah awak media. Dalam kesempatan itu, Hidayat memaparkan hasil investigasi awal dari tim khusus yang dibentuk pemerintah provinsi.

 

“Pembentukan tim investigasi ini merupakan respons atas banyaknya pertanyaan publik terkait status ijazah Wakil Gubernur,” ujarnya.

 

Salah satu temuan penting dari investigasi adalah surat dari Universitas Azzahra. Dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Azzahra Nomor 097/SK/R/U-AZZAJIRA IV/2012 tertanggal 27 April 2012 tentang lulusan tahun akademik 2011–2012, nama Hellyana tidak tercantum sebagai lulusan Fakultas Hukum.

 

Hidayat juga mengungkapkan bahwa Hellyana hanya tercatat sebagai mahasiswa selama satu tahun dan tidak pernah menandatangani ijazah yang diterbitkan universitas tersebut pada 2012.

 

Data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa Hellyana masuk pada April 2013 dan mengundurkan diri pada semester ganjil tahun ajaran 2014/2015.

 

Ijazah yang dipertanyakan tersebut diduga telah digunakan untuk menduduki sejumlah jabatan publik, termasuk sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 

Meski demikian, Hidayat menegaskan bahwa tim investigasi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan keabsahan ijazah.

 

“Palsu atau tidak, itu bukan kewenangan kami. Itu ranah aparat penegak hukum,” tegasnya.

 

Kasus ini saat ini tengah ditangani oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah provinsi, lanjut Hidayat, akan mengirimkan surat resmi kepada Wakil Gubernur sebagai tindak lanjut dari laporan yang masuk.

 

“Kepercayaan publik menjadi prioritas. Setiap laporan akan kami tindak lanjuti secara profesional dan sesuai prosedur. Ini bagian dari komitmen kami menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” tutupnya.

 

 

 

🖋 Penulis: Abie

📷 Foto: Ryo Esha

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *