Bangka Barat, ZonaBabel.com,-
Aktivitas Kapal Isap Produksi (KIP) Mitra PT Timah di Perairan Desa Ketap diduga menimbulkan Polemik Baru di masyarakat. Selasa 30/05/2023
Hal ini setelah Kades Ketap dan kelompoknya melakukan pungutan dan mengumpulkan dana kompensasi dari KIP Mitra PT Timah bahkan diduga tanpa adanya Perdes yang menjadi payung hukum pemungutan dana oleh Kades.
Keterangan ini berhasil team media kumpulkan dari banyaknya warga masyarakat desa ketap yang merasa kecewa dengan adanya aktivitas KIP dan disinyalir dijadikan peluang oleh kades dan kelompoknya untuk meraup keuntungan.
Kami kecewa pak, Perairan Desa Kami diexploitasi, diambil hasil kekayaannya, tetapi hanya segelintir orang saja yang menikmati. ucap SY
Team media pun memastikan lagi maksud keterangan narasumber.
Jadi sekarang ini di perairan desa Ketab sudah ada 6 KIP yang beroperasi, Masing-masing KIP dikuasai oleh Kades dan Orang-orang nya, bahkan KIP Paramruay 3 di kuasai pihak Perangkat Desa Ketap atas izin Kades
KIP itu ketika akan masuk bekerja disini koordinasinya oleh Kepala desa Ketap dan membayar sejumlah uang yang ditetapkan kades. terang SY
Narasumber ini pun menjelaskan bahwa, untuk formalitas kades membentuk Panitia KIP.
Sebagai tameng, Kades diduga membentuk panitia KIP dan menunjuk AR yang notabene merupakan Ipar Kades dari luar desa ketab sebagai ketua Panitia.
Penunjukan Ipar kades ini diduga karena ada kepentingan kades dibalik penunjukan ketua panitia.
Semestinya ketua panitia dipilih oleh masyarakat dan berasal dari Desa ketab ini sendiri. Terang SY
Selain itu, kekecewaan masyarakat karena tidak adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait Operasional KIP dana kompensasi dll, yang seolah ditutupi oleh kades dan panitia bentukannya
Sejauh ini kami tidak menerima pembagian dana apapun dari KIP Mitra PT Timah, bahkan sosialisasi apapun tidak kami dapati terkait dana kompensasi bantuan dari KIP Mitra PT Timah untuk apa, siapa penerimanya dan berapa banyak pembagiannya.
Bahkan beredar rumor, bahwa Kepala Desa dan beberapa pihak telah berkoordinasi ke instansi-instansi tertentu di Bangka Barat untuk melancarkan kegiatan ini. lanjut SY
Warga Masyarakat inipun berharap agar Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung maupun kejari Bangka Barat Bisa Bertindak dan memeriksa Kades Ketap beserta jajarannya yang diduga telah bersama-sama melakukan penyalahgunaan jabatan dan kekuasan.
Untuk itu kami sebagai warga masyarakat sangat berharap kepada kejaksaan Tinggi Bangka Belitung maupun kejari Bangka Barat untuk dapat menindaklanjuti aduan masyarakat melalui media ini demi keadilan masyarakat. karena kami menduga kades dan kelompoknya memanfaatkan jabatan kades untuk mengambil keuntungan dengan menetapkan Rp.25 juta/KIP yang akan bekerja dan memungut dana kompensasi lainmya atas nama maayarakat, sedangkan sampai detik ini tidak ada ada masyarakat yang menerima atau mengetahuinya.
Kami pun meminta hendaknya kekayaan Alam desa ketap, tidak hanya dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh segelintir orang dan kelompoknya. Harap SY
Team media pun melakukan konfirmasi kepada kades ketap Asyro Hasbar terkait adanya kabar penunjukan Panitia yang masih kerabat ipar diduga merupakan Panitia boneka buatan kades serta adanya dugaan Pungutan ke KIP tanpa mengguanakan payung hukum Perdes atau apapun, namun sayang sampai berita tayang belum ada konfirmasi resmi yang di dapat.
(nan/red)
